“
KEMELUT DI GOLKAR ( Tinjauan Dari Sisi
Hukum)”
Dualisme
Partai Golkar: Kubu Agung Masih Optimis
Dualisme kepengurusan Partai Golkar tampaknya belum
akan berakhir dan akan memasuki babak baru yang lebih rumit. Pasca Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin 18 Mei 2015 yang mengambulkan
gugatan kubu Munas Bali, langsung disambut dengan pengajuan banding oleh
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan kubu Munas Ancol. Secara hukum putusan
PTUN dapat memang dapat dilawan dengan pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.
Seperti prediksi sebelumnya, dimenangkannya
kepengurusan Partai Golkar di bawah ARB dalam putusan PTUN tersebut justru akan
lebih memperumit status kepengurusan Partai Golkar. Sebab, kubu Agung Laksono
diyakini lebih punya posisi kuat untuk melakukan banding: secara substansi
sudah menang dalam sidang Mahkamah Partai Golkar (MPG), dan sudah mengantongi
SK Menkumham, sementara kubu Ical tidak punya keduanya untuk melakukan banding.
Sangat beralasan jika kubu Agung Laksono merasa
didzolimi dalam keputusan tersebut. Dalam hal ini, kepengurusan Munas Ancol
melihat adanya kejanggalan dalam amar putusan Majelis Hakim PTUN yang diketuai
Teguh Satya Bhakti itu. Perintah pembatalan atas Surat Keputusan (SK) Mekumham
bernomor M.HH-01.AH.11.01 tersebut dianggap telah melampaui kewenangan PTUN.
Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Ace Hasan Syadzily,
mengungkapkan lima alasan pengajuan banding terhadap putusan PTUN, diantaranya:
- Bahwa hakim telah memutuskan sesuatu putusan yang
melampaui kewenangannya, yaitu menyatakan bahwa hasil Munas Riau 2009 sah
untuk memimpin Partai Golkar. Hakim PTUN tidak berwenang menyatakan SK
hasil Munas Riau yang berlaku karena sesungguhnya kepengurusan Golkar
versi Munas Riau telah demisioner, baik pada Munas Bali maupun Ancol.Hanya
MPG dan Pengadilan Negeri yang berwenang. Kewenangan PTUN adalah hanya
mengadili SK tanggal 23 maret 2015.
- Bahwa hakim memasukkan pertimbangan soal Pilkada.
Padahal tidak ada di antara penggugat dan tergugat yang berbicara soal
Pilkada. Jadi hakim melampaui dari apa yang diminta kedua belah pihak.
- Hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan
penjelasan Prof. Muladi tentang MPG, padahal hakim meminta Ketua Majelis
hakim itu hadir di persidangan. Dalam surat ketidakhadiran Muladi yg
disampaikan dan dibacakan dalam sidang PTUN Jakarta pada Senin 27 April itu,
ditegaskan
· bahwa
putusan MPG bersifat final dan mengikat secara internal, dan tidak benar
apabila dinyatakan tidak ada putusan yang diambil MPG. Menurut Muladi,
perbedaan pandangan antara 4 hakim harus dibaca sebagai satu kesatuan, karena
putusan itu ditandatangani secara kolektif.
· Hakim
mengesampingkan UU Partai Politik yang menyatakan putusan MPG adalah final dan
mengikat sepanjang menyangkut perselisihan kepengurusan. Pernyataan hakim yang
menyebutkan berwenang untuk menerobos prinsip final dan mengikat adalah
bertentangan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.Pada
Pasal 32 UU tersebut, dinyatakan bahwa putusan dari mahkamah partai final dan
mengikat. Hal ini berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat menganulir
putusan MPG. MPG adalah badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut,
otonom, bebas dan merdeka serta mandiri. Karenanya, permohonan dari penggugat
yakni kubu ARB, seharusnya ditolak, atau setidaknya tidak bisa diterima atau Niet Ontvanke
- lijke Verklaard (NO).
- Hakim menyatakan bahwa masih ada perselisihan di
antara kubu ARB dan AL di Partai Golkar saat Menkum HAM menerbitkan SK
Pengesahan. Padahal dalam hal ini, surat keputusan pejabat tata usaha
negara (SK Menkumham) yang diadili oleh hakim bersifat deklaratif,
artinyaMenkumham hanya mencatat dan mengumumkan hasil keputusan MPG yang
sebenarnya sudah final dan mengikat sepanjang menyangkut perselisihan.
Berdasarkan pertimbangan di atas, jelas
masih ada optimisme bagi kepengurusan kubu Agung Laksono untuk memenangkan
banding. Pengajuan banding yang juga akan dilakukan oleh Menkumham selaku
tergugat utama dalam perkara itu juga akan memperkuat argumentasi adanya
kejanggalan dalam sidang PTUN. Selama banding dijalankan maka maka
keputusan PTUN itu tidak bisa diterapkan.
Adalah penting untuk dicermati
bahwa, kekisruhan Partai Golkar berawal dari ketidakbecusah ARB dalam memimpin.
Ambisi untuk kembali berkuasa ARB, meski tidak punya prestasi, diakali dengan
mengatur Munas Bali sedemikian rupa sehingga terjadi aklamasi dan mencegah
munculnya calon lain selain dirinya. Munas Bali, dinyatakan tidak
demokratis, tidak transparan, tidak sesuai UU Parpol dan AD/ART Partai
Gollar. Karenanya, dalam diktum majelis MPG, yakni Djasri Marin dan
Andi Matalatta diputuskan Munas Ancol adalah munas yang sah dan berjalan secara
demokratis dengan berbagai kesederhanaannya
Perebutan
Fraksi, Babak Baru Perseturuan Golkar
Kekisruhan dualisme Partai golkar semakin tidak
terkontrol. Pasca sidang majelis tinggi dan surat ketetapan dari Menkumham kini
babak baru kisruh Partai Golkar bergeser kepada perebutan fraksi Golkar di
Senayan. Kendati telah adanya penetapan tersebut, kubu ical ternyata tidak
mudah menyerah begitu saja. jika saat yang lalu mereka menempuh jalur banding
ke PTUN atas ketetapan menkumham dan iktiar politik untuk mengajukan hak
interpelasi, kini perseteruan itu telah merembet kepada upaya saling rebut
ruang fraksi.
Diberitakan oleh detik.com pada sore ini (30/3) bahwa
telah terjadi aksi pendudukan ruang fraksi oleh kubu Ical (aburizal Bakrie)
yang diketuai oleh Bambang Soesatyo. Kubu Agung Laksono, yang dikomando oleh
Yoris pun tidak mau kalah, kini mereka sedang merangsek masuk kedalam ruang
fraksi kendati mesti melakukan buka paksa.
Tentunya bagi kita, pemandangan ini kurang elok,
ditengah merosotnya citra Partai politik ditengah masyarakat, mereka justru
mempertontonkan perilaku yang tidak elegan dan berprilaku bak preman rebutan
lapak. Aksi saling klaim mana yang paling benar memang sah-sah saja dalam
politik, namun harusnya tetap mengunakan norma-norma yang sepatutnya. Jika
mereka terus-terusan kisruh seperti ini, kapan mereka akan memikirkan
kepentingan bangsa dan negara. Persoalan naiknya dollar, ISIS, kenaikan harga,
kenaikan BBM, infrastruktur, dan agenda pembahasan RUU yang hingga kini
menunggu penyelesaian dari mereka justru diabaikan, dan lebih sibuk berebut
jabatan.
Kepemimpinan Jokowi sampai saat ini sudah mencapai 5
bulan dan itu artinya sudah hampir setengah tahun, terasa belum banyak
melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Pemerintah saat ini hanya
disibukkan dengan pertarungan anta elit partai saja, tarik menarik dukungan,
mana ke KIH mana ke KMP. Tentunya hal ini benar-benar melelahkan dan membuat
capek masyarakat. harusnya dalam kurun waktu 5 bulan ini sudah banyak perubahan
yang dilakukan, dan dampak dari persaingan politik pasca pemilu dan pilpres
sudah mulai stabil dan kembali memikirkan langkah-langkah pembangunan bangsa,
bukannya kisruh yang tak berkesudahan.Hanya
Kerugian Yang Diperoleh Dari Perseteruan
Hari demi hari kita hanya disugihi babak-babak
pertarungan perebutan kekuasaan yang tak berkesudahan. Akibat dari perebutan
kekuasaan ini kinerja wakil rakyat menjadi mandeg dan tidak memiliki progress
apa-apa. Tentunya hal ini akan membawa kerugian bagi semua pihak. Bagi
masyarakat, dengan kekisruhan ini kita merasakan stabilitas ekonomi pasti akan
terganggu, dan tentunya tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap stabilitas
politik dalam negeri pasti akan menurun indek persepsi publik.
Jika pada saat pemilu yang lalu tingkat capaian partai
golkar menduduki peringkat ke-2, sebagai akibat dari kekisruhan ini bisa
dipastikan akan melorot. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh LSI pada
akhir desember 2014 lalu, jika pemilu legislative dilakukan hari ini (12/14)
tingkat perolehan suara partai golkar hanya 8,4 persen, tentunya rentang angka
ini terjun bebas dari hasil pemilu pada april lalu dengan tingkat capaian
partai golkar sebesar 14 persen.
Berbagai pengamat juga menyampaikan bahwa jika
perseteruan ini tidak segera berakhir, bisa dipastikan tingkat elektabilitas
partai golkar akan terus merosot. Tentunya hal ini tidak boleh dipandang sepele
oleh para elit golkar, karena dengan adanya kisruh ini tidak menutup
kemungkinan rival partai golkar akan memanfaatkan dengan baik perseteruan ini.Yang Terbaik adalah Kompromi
Kekuatan masing-masing kubu saat ini masih sama-sama
kuat, baik dari sisi pendukung, dan strategi manuver yang dilakukan oleh
masing-masing pihak. Tentunya hal ini tidak akan menyurutkan pertarungan sampai
ada salah satu dari mereka dikalahkan, mengalah, atau secara konstitusional
jelas telah tidak sah. Proses politik yang terjadi kini sangat rumit, mahkamah
partai yang sejatinya adalah lembaga tertinggi dalam memutus sengketa
organisasi nampaknya tidak mampu memutuskan tentang siapa yang benar dan siapa
yang salah, bahkan surat ketetapan dari menkumham pun yang jelas-jelas telah
memenangkan salah satu kubu menjadi hambar olehnya.
Manuver yang tejadi belakangan ini memang mempersulit
keadaan, upaya-upaya banding yang dilakukan oleh kubu Ical, nampaknya tidak
kenal lelah untuk memperpanjang durasi pertarungan. Iktiar politik yang
dilakukan oleh kedua belah kubu nampaknya belum menemui jalan terang,
masing-masing dengan persepsi politik yang dibangun menjadikan mereka yang
paling benar.
Jika demikian, diyakini pertarungan ini tidak akan
pernah berakhir jika masing-masing pihak saling legowo. Keyakinan saya bahwa
olah panggung yang dilakukan oleh elit partai golkar hanya sesaat ternyata
salah besar. Permainan olah panggung khas ala golkar ternyata telah berubah
menjadi pertarungan darat tanpa wasit dan tanpa ring. Telah terjadi pertarungan
bebas tanpa aturan yang canggih ala golkar sebelumnya.
Mengamati pertarungan yang terjadi saat ini, situasi
panas ini akan berakhir jika masing-masing elit duduk bersama untuk mencapai
titik kompromi yang tentunya saling menguntungkan bagi mereka semua. Adat yang
terjadi dalam tubuh golkar adalah kompromi untuk mendapatkan keuntungan
semuanya, bukanlah satu untung dan lainnya rugi. Jika proses perseteruan ini
diyakini untuk mengalahkan satu dan mencari kemenangan pada pihak yang lain,
sudah bisa dipastikan bahwa partai golkar akan segera paripurna. Hal ini
dikarenakan partai golkar telah kehilangan ruh dan ciri khasnya, sebagai partai
opurtunis dan pragmatis.
Akankah partai golkar kehilangan ruh dan cirri
khasnya? Kita lihat sampai mana pertarungan ini akan mencapai titik temu.
Demokrat Vs Golkar, atau
Sekedar Dagelan?
Bukan sekali ini saja pertengkaran kader Demokrat dan
Golkar pernah tersulut. Demokrat dan sejumlah parpol baru bisa dikatakan
merupakan sempalan dari Golkar,
itu jika melihat dari manuver kader-kadernya. Bicara soal kader, dahulu pernah
ada isu rasisnya om Poltak
yang bikin Fuad Bawazier. Nah, sekarang ada lagi isu pencemaran nama baik antara
Ramadhan Pohan dan Ical. Makin ramai saja sandiwara politik yang ditampilkan di
DPR, lebih seru dan lebih lebai. Pintarnya lagi si Ramadhan Pohan mengambil
momentum dengan membawa nama aspirasi rakyat. Oh, jadi kalau menyangkut partai
lain labelnya aspirasi rakyat, sedangkan kalau menyangkut partai sendiri
labelnya apa ya?
Sebaiknya Ramadhan Pohan itu kalau mau bicara aspirasi
rakyat, lihat dulu ke dalam partainya. Bagaimana aspirasi rakyat atas konflik
yang terjadi di negara dan menyangkut rekan-rekan sejawatnya di Demokrat.
Tetapi bisa jadi karena Demokrat sedang disudutkan oleh media-media mainstream
makanya si Pohan yang satu ini hendak mengambil momentum membersihkan citra
kader-kader Demokrat. Paling tidak kalau sedang ada Anas atau Angie yang lagi
disorot publik dengan pemberitaan negatif, tetapi ada pula yang mirip Ramadhan
Pohan yang masih memerhatikan rakyat. Masyarakat seperti sedang disajikan
permainan spekulasi segelintir manusia berkedok "penyelenggaraan
kepemerintahan", tidak bisa ikut andil namun dampaknya dapat dirasakan.
Hanya jadi penonton yang setiap 4 tahun sekali harus memilih dan memberikan
suaranya dengan terpaksa, dipaksa oleh keadaan yang serba carut marut dan
harapan absurd bahwa kutukan ini segera berakhir.
Sementara Golkar sendiri, jika melihat secara personal
kadernya semisal Ical yang marah dikaitkan dengan perusahaan di Bima dan
istilah "Mesin ATM" yang digunakan oleh Ramadhan Pohan, jelas tak ingin
isu tersebut menciderai popularitas dirinya dan juga partai yang dia pimpin.
Adapun Pohan tampaknya berusaha membidik soal dana-dana yang masuk ke partai
jebolan orde baru itu. Di sisi lain saat ini partainya sedang dibongkar, baik
oleh media, LSM, DPR dan juga dicurigai masyarakat seputar aliran dananya.
Lihat saja keterangan Nazaruddin mengenai sejumlah uang yang beredar di acara
kongres Demokrat. Artinya, sumber keuangan partai pemenang pemilu itu sedang
dibedah mengenai kehalalannya. Lalu
apakah Pohan justru ingin berbalik menyasar kepada Golkar yang mana fraksi
partai beringin tersebut paling getol berkoar sejak pansus Century, dan
menyerempet kepada sejumlah oknum kader partai Demokrat. Apakah isu ini akan
menjadi bola panas yang
bergulir menabrak partai-partai besar sehingga mereka harus pasang badan? Dan
apakah karena keberadaan isu ini maka Setgab koalisi akan bubar grak jalan? Kita tunggu saja
kelanjutan sinetron ini hingga season berikutnya.
Hahaha... "Memerhatikan suara rakyat" adalah
jargon dan slogan yang paling gampang dimanipulasi. Kalau aktornya menyangkut
kelompok keagamaan biasanya kata rakyat diganti kata umat. Saya ingat sekali
waktu si Ical pidato dan ditayangkan TVOne, tentang visi Indonesia 100 tahun ke
depan menurut versinya, yakni gambaran bangsa yang besar dan bermartabat. Namun
bagaimanakah caranya agar bangsa ini menjadi bermartabat kalau dididik dengan
intrik politik yang culas, lebai, korup, mafioso, dsb. Yang ada malah bangsa
ini tetap saja jadi cheerleader bangsa
lain. Menariknya adalah adanya pertengkaran-pertengkaran macam ini justru
semakin membikin laku para pengamat untuk tampil berbusa di televisi bikin
prediksi macam cenayang. Pun stasiun televisinya tambah assoy, karena media saat ini juga sudah jadi corong partai politik
atau pemodal-pemodal kakap.
Indonesiah, Indonesiah, saya cari aman dan pragmatis
saja ah. Daripada ikut-ikutan
menyuarakan aspirasi rakyat dan memberikan suara saya di ajang pemilu, lebih
baik masuk partai abstain sejahtera.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar